Ikut hadir dari pihak Timor Leste Jaksa Agung Longinhouse Monteiro, Sekneg Julio Thomas Pinto, Dubes Timor Leste untuk Indonesia Ovodio de Jesus, Menlu Zaccarias Da Costa, dan Kapolri Alfonso de Jesus.
Sedang dari Polri antara lain Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, Kababinkam Komjen Pol Iman Haryatna, Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, Pjs Kalakhar BNN Irjen Pol Gories Mere.

“Beliau tentu ingin mengunjungi Polri dalam rangka peningkatan kerjasama Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Timor leste. Dan beliau juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kepolisan Indonesia untuk bisa mengungkap 4 orang pelaku kasus di Timor Leste,” urai Sutanto.

Selain apresiasi terkait penangkapan pelaku penembak Horta, Xanana juga ingin menjalin peningkatan kerjasama di bidang pendidikan maupun dibidang operasional
pendidikan.

“Misalnya akan kita laksanakan nanti pendidikan baik untuk bintara perwira maupun juga pendidkan-pendidkan yang ada di Sespim di Bandung, akan kita laksanakan, yang lalu pernah dilakukan,” jelas Sutanto.
Dan natinya pihak Timor Leste akan mengirimkan polisi-polisinya untuk dididik di Indonesia.
“Baik itu pangkat bintara maupun perwira. Kita mulai lagi ke depan dalam rangka peningkatan

profesionlitas kepolisan di Timor leste. Itu yang kita bicarakan,” tandas Sutanto.
Lepas bertemu di ruang rapat, Xanana dan Sutanto serta diiringi pejabat-pejabat lainnya dengan berpayung ria pin sempat berjalan ke ruang tahanan Polri, yang berjarak 50 meter. Mereka menemui 4 pelaku penembak Horta.

Rob pada tanggal 2 dan 3 Mei awalnya diprediksi setinggi 1,4 meter. Kemudian mencapai puncaknya hingga setinggi 2 meter pada tanggal 7 dan 8 Mei mendatang.

Itu artinya, di kawasan Pasar Johar terutama di Jl Agus Salim dan depan Kantor Pos serta budaran Bubakan di Kecamatan Semarang Tengah yang selama ini tergenang setinggi 30 sentimeter, maka ketinggiannya bisa meningkat.

Di Kecamatan Semarang Timur, terutama di Kelurahan Kemijen dan Kelurahan Semarang Timur ketinggian rob diprediksi turut meningkat. Karena kondisi irigasi yang buruk mengakibatkan air sulit mengalir ke laut.
Kasi Observasi dan Pelayanan Data Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, Ahmad Sukarno menjelaskan, kondisi rob yang terjadi sejak 3 April lalu dengan ketinggian 1,2 meter. Kemudian terus naik menjadi 1,4 meter mulai 10 hingga 14 April, dinilainya masih normal. ’’Ini masih normal, bahkan sampai tanggal 17 April, gelombang air laut pasang atau rob masih setinggi 1,4 meter,’’ terang dia.

Alasan normal, kata dia, karena terjadi tiap datang bulan dan kemunculan bulan purnama. Rob dipastikan datang dengan ketinggian seperti itu.

Lantaran di sejumlah lokasi permukiman seperti di Kali Asin tergenang, banyak faktor yang harus diperhatikan. Antara lain, turunnya permukaan tanah dan sulitnya air rob mengalir ke laut.

Karena tiupan angin timur laut dan utara. ’’Salah satu mengatasi rob adalah muara empat sungai harus diperlebar dua kali lipat dari lebar sungai sekarang. Sehingga rob masuknya lambat, tapi keluarnya lebih lancar,’’ papar Ahmad Sukarno.

Empat sungai itu adalah sungai Banjirkanal Barat, Banjirkanal Timur, Kali Semarang dan Kali Babon. Saat musim kemarau seharusnya dikeruk dan diperlebar sehingga air mudah mengalir ke laut.

Seperti yang terlihat di Jalan Darmawangsa, Pulo, Kebayoran Baru, asset milik Pemda DKI Jakarta berupa trotoar dan saluran dimanfaatkan dan dialihfungsikan menjadi areal perparkiran Darmawangsa Square (DM). Diatas saluran dan trotoar yang dibangun Pemda DKI Jakarta oleh pengelola Darmawangsa Square dimanfaatkan untuk mobil sekitar 25 kendaraan (berbaris, red) dan motor sekitar 50 kendaraan (berjejer, red), dengan biaya parkir per jam Rp2.000 dan Rp1.000.

Plh Walikot Jakarta Selatan Drs Budiman Simarmata yang meninjau langsung penertiban di jalan Melawai, tidak bisa berkomenhtar banyak ketika ditanyakan soal alih fungsi yang terjadi. “Ya nanti kita lihat dahulu,” katanya singkat.

Padahal kasus ini sudah mencuat setahun lalu dan pernah dirapatkan tingkat kota yang di pimpin Asisten Ekbang Fatahillah, namun sampai saat ini tidak pernah ada tindakan atau sanksi minimal saluran dan trotar itu dikembalikan fungsinya seperti semula. (maruf ridwan)

Jika dihitung-hitung kata Hary S dengan seyum tipisnya mengatakan, setiap hari sangat banyak bangunan yang diberikan tindakan atau sanksi pembongkaran. “Sehari sekitar 13 bangunan yang melanggar dan diberikan sanksi,” katanya.

Tingginya angka pelanggaran kegiatan pembangunan di Jakarta, Hary S, akan terus berupaya dan berusaha menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Salah satunya, tambah dia, dengan melakukan bongkar paksa terhadap bangunan tanpa ijin dan tidak mungkin diberikan ijin. “Berbagai cara dan metode dilakukan, untuk menekan angka pelanggaran,” tegasnya.

Disinggung lemahnya pengawasan yang mengakibatkan bangunan sempat berdiri hingga berlantai- lantai dan adanya oknum P2B yang menjamin, Hary Sasongko mengatakan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tigginya tingkat kegiatan pembangunan di Jakarta yang membuat terkesan lemahnya pengawasan dan lambatnya penanganan bangunan yang melanggar.

Pihaknya, tegas Harry S, tidak akan mentolerir jika ada oknum P2B yang coba-coba mendekingi bangunan bermasalah. Jika terbukti, tegasnya, oknum tersebut akan dikenakan hukuman adaministrasi sesuai ketentuan dan aturan yang ada.

Pembongkaran gedung empat lantai yang tidak diketahui pemiliknya itu, merupakan yang kedua kalinya sebelumnya akhir tahun 2007 dengan surat perintah bongkar yang dikeluarkan Sudin P2B Jaksel tanggal 12 Nopember 2007.

Sementara itu, H Robani, Kasie P2B Kecamatan Setiabudi menjelaskan bahwa peringatan atas kegiatan pembangunan gedung tiga lantai tanpa dilengkapi IMB sudah diberikan kepada pemiliknya. Namun tambahnya, sampai saat ini pihak pemilik yang tidak pernah diketahui tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Sebelumnya, perkantoran mewah di Jl. Adytiawarman, Kebayoran Baru yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) mulai dari lantai 7 hingga 9 dibongkar paksa tim gabungan Pengawas dan Penataan Bangunan (P2B) DKI Jakarta. (maruf ridwan)

Warga Kelurahan Pesanggrahan menyesalkan tindakan penertiban yang setengah-setengah yang dilakukan setahun lalu, karena bangunan tempat tinggal tersebut hingga sekarang masih berdiri. Bahkan, bangunan liar di atas lahan milik orang lain itu, tanpa ijin pemilik.

“Mestinya, bangunan itu dirobohkan petugas, agar bisa menjadi pelajaran bagi warga yang lain, sehingga tidak coba-coba melakukan penyerobotan tanah milik orang lain secara semena-mena,” ujar Subagyo Mulyadi, pemilik tanah.

Bangunan yang berdiri Febuari 2007 di atas tanah milik Soebagyo Mulyadi, sudah dikeluarkan Surat Perintah Bongkar (SPB). Namun, pelaksanaan pembongkaran oleh petugas terkesan setengah-setengah, sehingga bangunan itu secara keseluruhan masih utuh sehingga masih bisa dihuni.

Menurut Soebagyo Mulyadi, dirinya dia tidak menyadarinya, berawal ketika dia pada tahun 1997 mempercayakan kepada Sobari (yang belakangan berganti nama menjadi Sobari Mulyadi) untuk menjaga tanahnya di bilangan Pesanggrahan itu. Karena dirinya sedang bertugas di daerah Sumatra .

“Pada tahun 2000, Sobari juga telah meminjam foto kopi surat-surat/dokumen kepemilikian tanah kepada saya. Ketika itu saya percaya penuh kepada dirinya, sehingga tidak curiga sama sekali kepada dirinya. Tapi, rupanya Sobari pada tahun 2005 menjual sebagian tanah milik saya itu secara sepihak kepada sejumlah orang, dengan menggunakan surat-surat/dokumen kepemilikian yang diduga palsu,” jelas Soebagyo.

Ditambahkan Soebagyo, di atas tanah miliknya itu telah berdiri empat buah bangunan yang dihuni keluarga J. Gultom, G. Gultom, Nursalim dan Nafis. Untuk bangunan yang ditempati keluarga Nafis, telah pernah dikeluarkan surat perintah bongkar yang dikeluarkan Kepala Suku Dina Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemkodya Jakarta Selatan, tertanggal 8 Februari 2007.

Pada Januari 2008 lalu, katanya, pihaknya secara resmi sudah berkirim surat kepada Walikotamdya Jakarta Selatan, yang isinya berupa permohonan penertiban empat buah bangunan di tanah miliknya itu. “Padahal tanah milik saya itu telah memiliki sertifikat atas nama saya (Soebagyo Mulyadi) dengan sertifikat nomor 1493 dan atas nama anak saya (Puji Rahayu) dengan sertifikat nomor 1494,” ujarnya.

Sangat disayangkan lanjutnya, hingga sekarang pihak Walikotamadya Jakarta Selatan belum menidaklanjuti secara konkret laporannya itu. Dia khawatir, jika pihak Walikotamadya Jakarta Selatan tidak segera turun tangan, nanti persoalan hukum berkaitan dengan tanah itu menjadi rumit. “Kemana lagi saya harus minta perlindungan hukum berkaitan dengan tanah milik saya itu,” keluh Soebagyo. (maruf ridwan)