DPR RI Bentuk Panja Kasus Gedung Wisma ANTARA

JAKARTA – Komisi I DPR RI sepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) kasus gedung Wisma ANTARA dan memperjuangkan keberadaan bangunan berlantai 20 di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu untuk kepentingan Perum LKBN ANTARA.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA, di Jakarta, Rabu, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Arief Mudatsir Mandan dari Fraksi PPP.

Dirut LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf menyambut baik pembentukan Panja gedung Wisma ANTARA itu.  Menurut Tosari Wijaya, pembentukan Panja tersebut sangat penting untuk menyelamatkan aset negara.

“Gedung itu aset negara, tetapi diakui oleh pihak lain. LKBN ANTARA tidak menikmati, karena itu Komisi I DPR, Menkominfo dan Menteri Keuangan harus duduk bersama guna menuntaskan masalah ini,” katanya.

Dalam jawaban tertulis kepada Komisi I DPR, Dirut Perum ANTARA memohon dukungan agar DPR menindaklanjuti pengembalian gedung Wisma ANTARA sesuai rekomendasi Komisi I DPR pada tahun 2006.

Para waktu itu, DPR berjanji akan membentuk Panja atau Pokja setelah menugaskan BPK untuk melakukan audit investigasi pada PT ANPA Internasional (Mulya Group) terkait dengan bentuk kerjasama dan deviden yang belum pernah ada selama 30 tahun lebih.

Menurut Tosari Wijaya, Panja akan berupaya menyelesaikan kasus tersebut baik secara musyawarah maupun melalui mekanisme hukum.

“Jika bisa melalui jalan damai, nanti perlu dibuat MoU yang mengembalikan gedung itu kepada ANTARA. Bahasa BLBI-nya di MSAA-kan (berdamai dan dikembalikan kepada ANTARA). Kalau tidak bisa musyawarah, ya melalui proses hukum,” kata politisi dari Fraksi PPP itu.

Dukungan serupa disampaikan Djunaidi dari Fraksi PAN.  Ia mengatakan, LKBN ANTARA tidak bisa menyelesaikannya sendiri karena tidak memiliki power (kekuatan). Yang punyai power adalah Menteri Keuangan dan Menkominfo. “Merekalah yang harus membantu ANTARA menyelesaikan kasus gedung Wisma ANTARA itu,” tegasnya.

Sebelumnya Arief Mudatsir Mandan mengatakan, pembentukan Panja sebelumnya tertunda karena menunggu hasil audit BPK terhadap perusahaan yang terlibat.  “Kami minta ANTARA atau BPK menyerahkan hasil audit itu,” tegasnya.

Berikan Apresiasi
Komisi I DPR RI atas nama parlemen juga memberikan apresiasi terhadap perubahan status LKBN ANTARA menjadi Perum, namun sebagai Kantor Berita Nasional harus tetap memiliki karakter perjuangan dan idealisme dalam menjalankan kegiatan jurnalistik berkualitas.

Demikian salah satu dari lima kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA.

Kesimpulan itu dibacakan oleh pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arief Mudatsir Mandan, didampingi Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Theo L Sambuaga dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra.

Dari pihak Perum LKBN ANTARA sendiri hadir Direktur Utama, Akhmad Mukhlis Yusuf, Ketua Dewan Pengawas, Henry Subiyakto, disertai jajaran Direksi dan Dewan Pengawas.

Kesimpulan kedua dalam rancangan yang diterima ANTARA, menyebutkan, berkaitan dengan perubahan status tersebut, Komisi I DPR RI mendukung rencana pengembangan institusi sebagai Perum sekaligus memahami kebutuhan anggaran guna mengimplementasikan rencana tersebut.

Komisi I DPR RI dalam hal ini meminta pihak Perum LKBN ANTARA untuk segera mengajukan dan memproses kebutuhan anggaran dimaksud. Baik berupa modal awal, anggaran rutin maupun PSO sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kesimpulan ketiga, diuraikan tentang pengembangan R&D. Yakni, agar dapat bersaing dengan kantor berita lain, Komisi I DPR RI minta Perum LKBN ANTARA untuk mengembangkan `Research and Development` (R& D), sehingga dapat mempertajam pemberitaannya serta meningkatkan kualitas produk layanannya, agar mampu semakin kompetitif dengan kantor berita lainnya.

Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta Perum LKBN ANTARA untuk terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), agar profesional dalam menjalankan tugas.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s