DPRD Jateng Dukung Usulan Gubernur

SEMARANG – Kalangan DPRD Jawa Tengah menyambut baik usulan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz tentang toleransi nol terhadap kelebihan muatan karena selain bermasalah dari sisi regulasi, toleransi tonase selama ini memperpendek usia pakai jalan.

Anggota Komisi C DPRD Jateng A. Fikri Faqih di Semarang, Rabu, menilai regulasi yang menjadi landasan hukum perda toleransi muatan itu bermasalah karena hanya berdasarkan kesepakatan antarprovinsi di Jawa dan Sumatera yang memiliki jembatan timbang.

“Sudah beberapa kali diingatkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perubungan Darat bahwa toleransi muatan tersebut tidak sesuai dengan regulasi di atas,” katanya. Toleransi muata saat ini 50 persen.

Saat ini beberapa provinsi tidak lagi memberikan toleransi kelebihan muatan, misalnya Bali. “Jembatan timbang di Bali hanya difungsikan untuk operasi pada saat tertentu saja karena mereka sadar kondisi jalan yang baik akan mendukung pertumbuhan pariwisata,” katanya.

Fikri mengingatkan, Pemprov Jateng harus berani menerapkan toleransi nol persen, apalagi saat ini juga sudah ada pengganti pemasukan yang diperoleh pembagian cukai yang nilainya Rp60 miliar. Pendapatan dari retribusi jembatan timbang hanya Rp33 miliar/tahun.

“Pendapatan dari retribusi muatan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan akibat kerusakan jalan yang ditimbulkan. Jika pendapatan Rp33 miliar itu hilang, sudah ada penggantinya dari pembagian cukai rokok Rp60 miliar,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Kamal Fauzi mengatakan, salah satu faktor terbesar kerusakan jalan di Jateng adalah banyaknya kendaraan yang melebihi batas muatan yang telah ditentukan.

“Hampir setiap tahun jalan-jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan besar mengalami kerusakan. Bila hal ini terus dibiarkan, sangat membahayakan pemakai jalan. Karena itu toleransi nol merupakan solusi tepat,” katanya.

Kamal mengatakan, toleransi nol persen merupakan langkah bijak untuk melakukan efisiensi anggaran dan menjaga keselamatan para pengguna jalan.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut karena pemerintah pusat memberi dana pembagian cukai kepada Jateng sekitar Rp60 miliar sehingga bila retribusi kelebihan muatan dihapuskan, hal itu tidak mengganggu PAD. “Sudah ditemukan solusi pendapatan, jadi tunggu apalagi,” katanya.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s