Jaksa Agung Didesak Nonaktifkan Jampidsus

JAKARTA – Sejumlah angota Komisi III DPR RO mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji menonaktifkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman sebagai wujud pertanggungjawaban atas tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan dalam kasus dugaan penerimaan uang. 

Desakan itu muncul dalam rapat kerja antara Kejaksaan Agung dan Komisi III di Jakarta, Rabu. “Bapak Jampidsus dan Direktur Penyidikan (Dirdik) M.Salim dengan kapasitas sebagai ketua tim dinonaktifkan sementara,” kata anggota Komisi III, Gayus Lumbuun.

Walau meyakini kedua pejabat tinggi Kejaksaan Agung tersebut tidak terlibat langsung dalam kasus penerimaan uang, Gayus Lumbbun melihat non aktifnya Jampidsus akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Agung.

Gayus menilai, Jampidsus adalah orang yang bertanggung jawab dalam penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penangkapan seorang jaksa penyelidik kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, merupakan tanggung jawab Jampidsus.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Sahrin Hamid menilai penonaktifan Jampidsus merupakan langkah untuk membuat proses hukum di Kejaksaan Agung menjadi lebih transparan.

“Yang perlu dilakukan menurut saya adalah menonaktifkan pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan peristiwa ini, terutama Jampidsus dan Dirdik,” katanya.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, tidak akan melakukan tindakan hukum sebelum memeriksa orang yang diduga melakukan kesalahan.

“Saya tidak mungkin melakukan tindakan hukum sebelum dilakukan pemeriksaan,” kata Jaksa Agung.

Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus yang dialami Urip.

Sementara itu Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, M.Salim yang juga didesak mundur menyatakan seseorang tidak bisa dipersalahkan jika belum terbukti bersalah. “Kalau tiba-tiba saya dinonaktifkan, apa salahnya,” kata Salim di sela-sela rapat kerja.

Salim yakin dirinya tidak melakukan kesalahan, sehingga desakan untuk non aktif tidak bisa serta merta dilakukan.

Sebelumnya, KPK menangkap jaksa Urip Tri Gunawan di salah satu rumah di Jakarta Selatan karena diduga menerima uang sebesar 660 ribu dolar AS, atau lebih dari Rp6 miliar.

Bersama Urip juga ditangkap seorang wanita berinisial AS yang belakangan diketahui bernama lengkap Arthalita Suryani. Arthalita diduga sebagai pemberi uang. Urip dan Arthalita telah berstatus tersangka dan ditahan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan pemberian uang itu diduga terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Seperti diberitakan sebelumnya (29/2), Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dua kasus BLBI, yaitu kasus BLBI yang melibatkan obligor Bank Central Asis (BCA) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Penyelidikan kedua kasus itu dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari 35 orang jaksa dari seluruh Indonesia.

Kejaksaan Agung tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam kedua kasus tersebut.  Jaksa Urip sebelumnya menjabat Ketua Tim Penyelidik kasus BLBI dengan obligor BDNI, sebuah bank milik Sjamsul Nursalim.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s