KPK Belum Niat Panggil Jaksa Agung

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana memanggil Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman terkait kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan. Namun, KPK sudah melakukan koordinasi dengan kejaksaan terkait kasus tersebut.

“Saya tidak tahu (soal pemanggilan Hendarman dan Kemas Yahya). Tapi yang jelas, soal UTG sudah ada koordinasi antara pimpinan KPK dan kejaksaan, yang orientasi saya tidak tahu. tapi yang jelas dari UTG-nya merajut pada perbaikan aparatur kejaksaan. Jadi, tidak hanya sekedar menangkap dan menghukum,” kata Wakil Ketua KPK Mochamad Yassin usai seminar tentang pemberantasan korupsi di kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut Yassin, penangkapan jaksa Urip sebelumnya memang sudah melalui tahapan yang panjang, yaitu sudah sekitar dua bulan dincar. “Jadi ini bukan kasus instan. Beberapa kali luput dan ini yang terakhir,” tukasnya membantah isu penangkapan terkait hubungan dengan keluarnya SKP3 kasus BLBI.

KPK, lanjut Yassin, akan terus melakukan pendalaman kasus dugaan suap tersebut dengan fokus menyidik jaksa Urip. “Nanti kalau ada keterkaitannya, itu diproses secara hukum selanjutnya,” jelas dia.

Oleh sebab itu, Yassin menegaskan, pihaknya belum bisa menjelaskan dugaan suap jaksa Urip dengan penutupan kasus korupsi BLBI. “Karena dasarnya harus kuat berdasarkan fakta. Saat ini penangkapan jaksa itu, dasarnya yang bersangkutan sebagai penyelenggara negara menerima uang dari pihak lain, yaitu melanggar Pasal 12 huruf B terkait gratifikasi (suap), ini entry pointnya dan yang lainnya berdasarkan pengakuan tersangka,” tandasnya.

Ketika ditanya apakah KPK akan mengambilalih kasus megakorupsi BLBI yang ditutup Kejagung? Yassin menjawab, wacana tersebut sedang dipelajari.

“Sedang dipelajari, KPK tidak boleh retroaktif, begitu pun dengan UUD. Kalau kasus korupsinya masih berjalan dan tidak ada hambatan, itu bisa saja diambilalih atau ada bukti baru yang muncul. Tapi kan kasusnya sudah ditutup dan terjadinya tahun 1998. kita tidak bisa mulai kecuali ada tekanan dari masyarakat,” jawabnya.

Namun begitu, Yassin menambahkan, KPK akan melihat perkembangan situasi yang ada saat ini, termasuk hasil pemeriksaan terhadap jaksa Urip. “Meski Presiden yang minta?” tanya wartawan lagi. KPK tidak bisa disetir oleh siapa pun. Kita profesional, yakni kasus korupsi kita tangani, kalau ada buktinya,” tukasnya politis.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s