Percaturan Politik Lokal

JAKARTA – partisipasi perempuan dan penghargaan terhadap gender di dunia politik masih sangat minim. Meskipun populasi perempuan melebihi 50% dari penduduk Indonesia, kondisi itu tidak menjamin hak politik mereka untuk menempati ruang politik terpenuhi.

Hak politik sebagai bentuk keterwakilan yang proporsional pada semua tingkat pengambilan keputusan dan tingkat penetrasi kebijakan, hingga saat ini masih belum berjalan.

Kondisi itu tidak jauh berbeda pada pilkada di 198 daerah yang sebagian telah dilaksanakan belum lama ini. Perwakilan perempuan dalam pencalonan kepala daerah bisa dihitung dengan jari. Jika kita menghitung calon perempuan yang memenangkan pilkada dan menjadi kepala daerah di daerah tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Padahal, jika kita merujuk UU Parpol, kuota 30% sudah menjadi kesepakatan. Selain itu, jika kita mengikuti tahapan pilkada, hampir semua tahapan dilalui pemilih perempuan, termasuk pelaksanaan pemilihan yang menjadi tahapan terpenting dalam pilkada.

Tidak hanya itu, konteks aturan hukum pilkada secara meyakinkan menjamin pemilih perempuan untuk menentukan pemenang pilkada. Banyak hal yang menyebabkan berbagai persoalan tersebut muncul ke permukaan. Alasan utama adalah minimnya political will yang menjamin dari para tokoh lokal maupun partai, untuk memberikan kesempatan kepada calon perempuan ikut serta dalam perhelatan pilkada.

Bisa Melebihi
Pembenaran yang selalu dikemukakan adalah calon perempuan memiliki keterbatasan sumber daya secara internal pada saat menjalankan hak politik dan kekuasaan yang dimiliki. Pembenaran ini bisa dinegasikan jika para tokoh lokal dan partai memandang bahwa perempuan memiliki kualitas internal yang bisa melebihi calon laki-laki dan memiliki keunggulan kuantitas yang bisa diperhitungkan.

Faktor lainnya adalah belum adanya kepercayaan secara penuh kepada calon perempuan untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Buku Trush: The Social Virtues and The Creation of Proferity yang ditulis Francis Fukuyama, mengemukakan tesis bahwa suatu negara dibentuk oleh dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi dan masyarakat dengan kepercayaan yang rendah. Tulisan itu bisa diartikan adanya korelasi positif antara kondisi demokrasi dan kemajuan negara dengan tingkat kepercayaan di masyarakat.

Hubungan itu bisa diaplikasikan di Indonesia dengan penegakan demokrasi yang berada pada tahap transisi menyebabkan kepercayaan masyarakat sangat minim. Sehingga tidak salah jika calon perempuan belum mendapatkan kepercayaan penuh di masyarakat untuk memimpin daerah. Padahal, secara kualitas mampu memegang dan menjalankan kekuasaan.

Mengacu pada politik gender, pertunjukan dikotomi melalui perbedaan pandangan, perilaku, dan sikap politik antara perempuan dan laki-laki selalu dipertontonkan negatif dan bersifat konservatif. Nilai dan sifat itu selalu dikaitkan dengan ”kotak pandora” yang ditutupi berbagai jargon, baik agama, budaya, maupun sosial.

Jargon inilah yang menyebabkan secara tidak langsung memperkuat politik dikotomi gender yang menghasilkan ruang politik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Hal itu terbukti dalam pelaksanaan pilkada .

Banyak tokoh lokal dan partai menempatkan calon laki-laki dengan asumsi pilkada adalah politik tingkat tinggi dan menempatkan perempuan lebih banyak sebagai pemilih semata, sebagai artikulasi dari politik bawahan. Jika penempatan posisi itu lebih tinggi, posisi calon perempuan terbatas pada simbol konstelasi politik yang berkembang, bukan simbol keterwakilan dalam politik. Pada dasarnya perhelatan pilkada sangat mudah untuk diperoleh jika calon memahami kultur politik yang berkembang di daerah, di mana pilkada dilaksanakan.

Pemahaman kultur politik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan instan. Perlu internalisasi dan bukti nyata untuk menunjukkan kesungguhan dalam berpolitik, sehingga mendapat kepercayaan.

Sama halnya dengan calon perempuan, minimnya calon dan pemenang dalam pilkada tidak sepenuhnya diakibatkan dua hal itu, tetapi dipengaruhi faktor internal perempuan itu sendiri. Yakni, bisa berasal dari kurangnya kemampuan calon perempuan yang berdampak pada kualitas kepemimpinannya, kelemahan jaringan, dan hubungan dengan komponen lain. (Lukman Santoso Az, Direktur Centre for Studies of Religion and State)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s