Perempuan sebagai Objek Kepentingan

SEMARANG – Bila bicara soal gerakan perempuan di Indonesia, walau kemunculannya sudah lama diawali oleh RA Kartini, gerakan yang benar-benar tumbuh dari masyarakat justru marak setelah perempuan ”dimanfaatkan” sebagai objek dalam berbagai kepentingan pembangunan.

Salah satu dampak yang muncul kemudian adalah semakin meningkatnya upaya pemiskinan terhadap perempuan. Pemiskinan perempuan, menurut hemat saya, tak saja terjadi karena disebabkan oleh budaya patriarkhi masyarakat yang kemudian menjadi dominan di wilayah politik, yang memunculkan kebijakan-kebijakan yang meminggirkan perempuan, namun juga oleh kebijakan ekonomi politik yang tidak berpihak pada perempuan.

Salah satu bentuk dari upaya pengingkaran terhadap kemampuan perempuan ini, bila kita perhatikan benar, sudah nampak dari fenomena persalinan perempuan,yang dianggap sebagai hal yang ”biasa”. Padahal, persalinan perempuan adalah ”hal yang luar biasa”. Karena dianggap ”biasa”, orang cenderung menjadi kurang perhatian, sehingga muncul berbagai kebijakan, seperti penerapan pola keluarga berencana (KB) yang cenderung seenaknya.

Kita melihat seolah-olah perempuan dengan vagina dan rahimnya, adalah semacam objek yang bisa dikontrol semaunya. Dan, perempuan sendiri ternyata pasif menerima semua ini.

Dari sisi ini saja muncul sebuah fakta, bahwa persalinan perempuan adalah perjuangan untuk melahirkan sebuah kehidupan. Namun, semua, masyarakat, agama, dan negara ternyata masih memandang perempuan sebagai wadah bagi kepentingan, yang oleh mereka yang ”berkuasa” untuk diarahkan pada tujuan akhir yang oleh mereka anggap baik.

Di AS, pada tahun 1930-an, 70% kelahiran dilakukan di rumah dan dianggap aman. Namun, tahun 1970-an, situasinya berbalik. Semua proses kelahiran di rumah dianggap tidak aman dan harus ditolong dokter di rumah sakit. Saya pikir, inilah awal dari kronologi pengabaian kekuatan perempuan.

Dalam hak reproduksi pun seakan perempuan tak punya hak, karena yang dianggap berhak menentukan punya anak satu, dua, atau tiga itu kan lelaki. Dominasi lelaki dalam setiap kebijakan reproduksi ini pula yang menurut pendapat saya, menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu di pedesaan.

Di puskesmas misalnya, bila perempuan mengalami pendarahan pada proses persalinan, dan membutuhkan tindakan cepat (operasi dan sebagainya), butuh izin suami. Dan izin ini sering terlambat, yang mengakibatkan si perempuan meninggal dunia.

Hukum yang Melemahkan
Hukum yang berlaku di Indonesia juga menganggap perempuan itu lemah. Contohnya, dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan, bila perempuan hanyalah ibu rumah tangga dalam keluarga. Banyak yang menentang saat saya berkata bahwa kepala rumah tangga itu sebenarnya adalah bapak dan ibu. Ada yang berkata, tak mungkin ada dua nakhoda dalam satu kapal. Mereka lupa, bahwa mengelola keluarga itu lebih rumit daripada mengemudikan sebuah kapal.

Sisi hukum perdata pun setali tiga uang dalam hal memandang posisi perempuan, yang menyebutkan bila istri ikut suami. Padahal, dalam sebuah rumah tangga, pengelolaannya lebih dari sekadar ikut-mengikuti, karena pihak suami ataupun istri punya hak dan kewajiban masing-masing, yang sama pentingnya.

Di sisi lain, mahalnya biaya pendidikan membuat sebagian besar perempuan tak dapat mengakses bangku sekolah, sehingga angka buta huruf di Indonesia (yang menurut data BPS 2003, mencapai 15.686.161 jiwa) 67% adalah perempuan. Berbagai masalah ekonomi membuat angkatan kerja perempuan -yang meningkat jumlahnya- menjadi target utama PHK. Sementara kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja, telah mendorong peningkatan buruh migran.

Kondisi yang ada sekarang ini pun menunjukkan bila perempuan masih saja tak mendapat penghargaan yang sama dibandingkan dengan lelaki untuk keahlian dan profesi yang sama.

Masih cukup banyak perjanjian kerja yang menyebutkan klausul bila perempuan hamil, dia harus dikeluarkan dari perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian cuti-cuti yang seharusnya didapat oleh pekerja perempuan, pada kenyataannya juga tidak diberikan.

Angka pengangguran yang terus meningkat, juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menggerakkan roda bisnis prostitusi dan pornografi. Kita pun berhadapan dengan kenyataan hidup yang kian bertambah pahit, terutama bila mengkaji data-data UNICEF, yang menyebutkan bila lebih dari 100.000 ribu anak menjadi korban perdagangan gelap setiap tahunnya, dan jumlah pelacur anak setiap tahun meningkat 30%.

Perempuan menjadi lebih terpinggirkan dengan RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, karena dengan adanya pengaturan ruang gerak perempuan tanpa disertai definisi pornografi dan pornoaksi yang jelas dan ilmiah, akan menghilangkan banyak lapangan kerja bagi perempuan.

Sebenarnya tubuh perempuan sendiri tidak bermakna tunggal, karena memiliki muatan lain, seperti muatan budaya, politik, atau ekonomi. Karena itu, sebaiknya dipikirkan ulang agar tidak membuat kebijakan yang bersifat menyeragamkan perempuan. (Prof Dr Agnes Widanti Soebiyanto SH CN, pengajar Ilmu Hukum dan Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s