Politik Hukum dan Posisi Politik Perempuan

JAKARTA – Politik telah menjadi pilihan baru bagi perempuan. Dengan mudah kita temui anggota DPR, menteri, kepala daerah, dan wakil kepada daerah, serta anggota DPRD perempuan. Juga mudah didapati para perempuan mengusung wacana, komentar, dan isu demokratisasi politik.

Kendati belum sebanding, jumlah politisi perempuan makin banyak. Di Provinsi Jateng, misalnya, jumlah perempuan sekitar 51% dari total penduduk. Sementara dari 100 orang anggota DPRD Jateng, hanya 15% anggota perempuan. Dari 35 kabupaten/kota, hanya tiga kabupaten yang dipimpin bupati perempuan.
Pencapaian peran politik perempuan itu equivalen dengan semakin demokratisnya politik hukum terhadap perempuan. Politik hukum terhadap perempuan adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang berpihak pada perempuan.

Kemajuan itu tersurat dalam UU No 2/2008 tentang Partai Politik. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun. Ayat (2) , pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Dalam UU Parpol lama (UU No 31/2002), tidak ada aturan penyertaan perempuan.

Ketentuan itu dilengkapi pasal lain yang ”mewajibkan” keterwakilan perempuan sebesar 30% pada kepengurusan di pusat (Pasal 2 ayat (5) dan ”setengah wajib” di provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 20).

Demokratisasi
Laju demokratisasi politik hukum perempuan belum seperti harapan. Peningkatan demokrasi politik hukum perempuan mengandung makna: (1) penghargaan terhadap kedaulatan yang melekat pada setiap insan; (2) penghargaan terhadap kesetaraan yang dalam demokrasi ditandai dengan prinsip hak pilih universal; (3) perluasan partisipasi politik, baik sebagai pemilih atau politisi.

Meningkatnya demokrasi politik hukum perempuan menunjukkan kesadaran terhadap tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah kebijakan dalam bentuk memoderasi ketentuan dan/atau memberikan kemudahan akibat tekanan kultural dan struktural. Strategi utama bagi peningkatan kualitas perempuan adalah memperbaiki kualitas pribadi, komitmen kerakyatan, dan profesionalitas.

Kedua hal itu belum terlihat konsisten pada politisi dan bahkan aktivis perempuan. Suara mereka, contohnya, tak terdengar kendati RUU Pemilu tak menyinggung kuota wajib bagi perempuan pada nomor jadi (seperti di Argentina), atau penyusunan nama caleg selang-seling antara laki-laki dan perempuan (zipper principle, seperti di Swedia). Sayang, bukan?

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s