Ratusan Guru Swasta Demo

PEKALONGAN – Ratusan guru swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Swasta (FKGS) Kabupaten Pekalongan, Kamis siang (6/3) melakukan demo di halaman gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, menuntut diusulkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ratusan pengunjuk rasa tersebut berasal dari guru swasta ang ada di Kabupaten Pekalongan ini meminta agar Pemerintah Pusat memberikan peluang kepada mereka agar bisa menjadi PNS, mendapatkan kesetaraan insentif UMK/UMR, dan meneliti adanya indikasi kecurangan dalam proses tenaga honorer 2005.

Selain meneriakan yel-yel di halaman gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, pendemo juga melakukan aksi baca puisi dan membawa puluhan poster dan spanduk yang intinya mengungkapkan terjadi ketidakadilan keberadaan guru honorer dengan guru negeri dalam mendapatkan kesejahteraan dari Pemerintah.

Berapa spanduk yang dibawa ratusan pengunjuk rasa itu, di antaranya berbunyi “Jangan Ada Diskriminasi Dengan Kami”, Kesejahteraan Setara UMR/UMK”, dan “Masukan Guru Swasta Ke Database Tenaga Honorer.

Ketua Forum Komunikasi Guru Swasta Kabupaten Pekalongan, Rozikin mengatakan para guru swasta di Kabupaten Pekalongan merasa kecewa terhadap adanya perbedaan sikap dari Pemerintah Pusat yang mengabaikan kesejahteraan para guru swasta dan tidak ada kepastian nasib mereka untuk diangkat PNS.

Karena itu, pihak FKGS meminta kepada seluruh komponen guru di Kabupaten Pekalongan dan daerah lainnya untuk melakukan aksi serupa untuk menuntut Pemerintah agar nasibnya bisa berubah menjadi PNS.

“Selama ini nasib tenaga guru swasta tidak menentu sehingga kami menuntut ada kejelasan perubahan nasib dari Pemerintah,” katanya.

Setelah melakukan orasi di halaman gedung DPRD setempat, Ketua Komisi D DPRD Syafrudin Huna meminta kepada pengunjukrasa untuk menyelesaikan tuntutannya dengan cara perwakilan.

“Kami minta pendemo bisa bertindak tertib dan tidak anarkhis sebab dewan akan membantu menyelesaikan tuntutan itu,” katanya.

Menurut dia, DPRD Kabupaten Pekalongan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para guru swasta ini ke Pemerintah Pusat. “Kami akan ke Jakarta untuk membantu mereka sebab perekrutan PNS adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” katanya.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan ini, ratusan pendemo yang mendapatkan penjagaan ketat pihak keamanan Polres Pekalongan ini membubarkan diri secara tertib.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s