Penyelidikan Kasus SMS Diperpanjang

JAKARTA – Penyelidikan kasus dugaan penetapan harga tarif pesan pendek (SMS) oleh sembilan operarator telekomunikasi terus berlanjut. Bahkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperpanjang waktu pemeriksaan hingga 30 hari mulai 26 Maret nanti.

Alasannya, untuk memberi waktu pemeriksa mengumpulkan lebih banyak lagi bukti pelanggaran. “Masa pemeriksaan 60 hari habis pada 26 Maret nanti, tapi kami perpanjang,” kata ketua majelis kasus ini Dedie Martadisastra.

Sembilan operator diduga melanggar Undang-Undang Antimonopoli berupa penetapan harga (price fixing) tarfSMS pada 2003-2006. Akibatnya, publik dirugikan karena tarif Rp 250-350 per SMS lebih mahal dari seharusnya.

KPPU baru menemukan bukti kuat berupa perjanjian tertulis penetapan harga yang melibatkan tujuh operator, yakni PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Exelcomindo Pratama Tbk. (XL), PT Bakrie Telecom Tbk. (Esia), PT Mobile 8 (Fren), PT Hutchison CP Telecommunication (Three), PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), dan PT Smart Telecom. Sedangkan pada PT Indosat Tbk, dan PT Telkom (Flexi) belum ditemukan bukti perjanjiannya.

Itu sebabnya, menurut anggota majelis pemeriksa Erwin Syahriel, penyelidikan juga fokus pada mencari bukti keterlibatan Indosat dan Telkom (Flexi). “Perjanjian itu bisa tertulis, bisa tak tertulis,” ucapnya.

Dedie menjelaskan, majelis telah memegang sejumlah bukti perjanjian. Tapi, perlu pendalaman materi untuk memperkuat bukti sebelum perkara diajukan ke sidang agar keputusan KPPU keliru. Majelis akan mengkaji kasus ini dari sisi teknis, ekonomi, dan hukum.

Namun, pemeriksaan terganjal dari sisi teknis dan ekonomi. Belum semua operator terlapor menyerahkan informasi dan data tentang biaya pokok produksi SMS. Padahal permintaan data sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Penghitungan tarif Telkomsel, ia mencontohkan, tak mungkin disamakan dengan PT Bakrie Telecom (Esia). “Yang satu lebih lama beroperasi,” ucapnya.

Menurut Dedie, operator bakal rugi jika tak memberikan data sebab KPPU hanya mempunyai data dari regulator. Nah, berdasarkan bukti perjanjian, data dari regulator, serta keterangan saksi sudah cukup kuat bukti pelanggaran.

Direktur Utama PT Hutchison CP Telecommunication Sidharta Sidik mengaku sudah menyerahkan semua data yang diminta oleh KPPU. “Kami sudah memberikan apa yang diminta,” katanya. Pengakuan serupa diungkapkan oleh Vice President Communication and Public Marketing Telkom Eddy Kurnia dan Division Head Public Relations Indosat Adita Irawati.

Di sisi lain, majelis pemeriksa tak menemui masalah pada aspek analisa hukum. Bukti dokumen perjanjian telah diperoleh dari beberapa operator. Tinggal memperdalam.

Erwin Syahriel mengatakan yang meringankan operator adalah pemerintah belum memiliki regulasi tentang tarif SMS kepada konsumen. Tapi, menurut pendapat Dedie, meski belum ada aturannya operator tetap tak boleh membuat perjanjian tarif. Apalagi, belum ada perubahan perilaku dari para operator terbukti dari tarif SMS antaroperator masih Rp 350.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s