KPU Berpedoman pada Asas Legalitas

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpatti menegaskan, KPU selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) akan senantiasa berpedoman kepada asas legalitas dalam melakukan proses verifikasi terhadap Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2009.

“Asas legalitas yang kita pedomani diantaranya adalah Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa Partai Politik harus memiliki Badan Hukum,” kata Andi Nurpatti kepada wartawan di Depkumham Jakarta, Kamis, saat bersama rombongan KPU yang dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Ansary menemui Menkumham.

Yang mengesahkan status badan hukum Parpol itu menjadi kewenangan Depkumham. “Itulah yang dipedomani KPU, artinya bahwa kepengurusan Parpol itu hanya ada satu, tidak mungkin dua, itulah nantinya yang akan dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi,” katanya.

Ia menambahkan, KPU hanya menerima pendaftaran Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Parpol yang bersangkutan atau sebutan lainnya, yang badan hukumnya dikeluarkan oleh Depkumham.  “Di luar itu KPU tidak punya kewenangan apa-apa,” tegasnya.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s