Pembongkaran di Pesanggrahan Belum Tuntas

JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi (Pemkod) Jakarta Selatan masih menyisakan pembongkaran terhadap bangunan tempat tinggal tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Penerangan VI, RT 009/RW 07, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan. Kondisi ini memberikan kesan pelaksanaan tersebut setengah-setengah dalam melakukan pembongkaran. Ada apa sebenarnya ?

Warga Kelurahan Pesanggrahan menyesalkan tindakan penertiban yang setengah-setengah yang dilakukan setahun lalu, karena bangunan tempat tinggal tersebut hingga sekarang masih berdiri. Bahkan, bangunan liar di atas lahan milik orang lain itu, tanpa ijin pemilik.

“Mestinya, bangunan itu dirobohkan petugas, agar bisa menjadi pelajaran bagi warga yang lain, sehingga tidak coba-coba melakukan penyerobotan tanah milik orang lain secara semena-mena,” ujar Subagyo Mulyadi, pemilik tanah.

Bangunan yang berdiri Febuari 2007 di atas tanah milik Soebagyo Mulyadi, sudah dikeluarkan Surat Perintah Bongkar (SPB). Namun, pelaksanaan pembongkaran oleh petugas terkesan setengah-setengah, sehingga bangunan itu secara keseluruhan masih utuh sehingga masih bisa dihuni.

Menurut Soebagyo Mulyadi, dirinya dia tidak menyadarinya, berawal ketika dia pada tahun 1997 mempercayakan kepada Sobari (yang belakangan berganti nama menjadi Sobari Mulyadi) untuk menjaga tanahnya di bilangan Pesanggrahan itu. Karena dirinya sedang bertugas di daerah Sumatra .

“Pada tahun 2000, Sobari juga telah meminjam foto kopi surat-surat/dokumen kepemilikian tanah kepada saya. Ketika itu saya percaya penuh kepada dirinya, sehingga tidak curiga sama sekali kepada dirinya. Tapi, rupanya Sobari pada tahun 2005 menjual sebagian tanah milik saya itu secara sepihak kepada sejumlah orang, dengan menggunakan surat-surat/dokumen kepemilikian yang diduga palsu,” jelas Soebagyo.

Ditambahkan Soebagyo, di atas tanah miliknya itu telah berdiri empat buah bangunan yang dihuni keluarga J. Gultom, G. Gultom, Nursalim dan Nafis. Untuk bangunan yang ditempati keluarga Nafis, telah pernah dikeluarkan surat perintah bongkar yang dikeluarkan Kepala Suku Dina Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemkodya Jakarta Selatan, tertanggal 8 Februari 2007.

Pada Januari 2008 lalu, katanya, pihaknya secara resmi sudah berkirim surat kepada Walikotamdya Jakarta Selatan, yang isinya berupa permohonan penertiban empat buah bangunan di tanah miliknya itu. “Padahal tanah milik saya itu telah memiliki sertifikat atas nama saya (Soebagyo Mulyadi) dengan sertifikat nomor 1493 dan atas nama anak saya (Puji Rahayu) dengan sertifikat nomor 1494,” ujarnya.

Sangat disayangkan lanjutnya, hingga sekarang pihak Walikotamadya Jakarta Selatan belum menidaklanjuti secara konkret laporannya itu. Dia khawatir, jika pihak Walikotamadya Jakarta Selatan tidak segera turun tangan, nanti persoalan hukum berkaitan dengan tanah itu menjadi rumit. “Kemana lagi saya harus minta perlindungan hukum berkaitan dengan tanah milik saya itu,” keluh Soebagyo. (maruf ridwan)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s